English English   Indonesia Indonesia
Organic ShoppingOrganic Producers Green HomeEco PropertiesEco/GreenOrganic DistributionOrganic Farm SuppliesOrganic NewsOrganic NGOOrganic EducationSuperstarsContributing Writers
Find us on Facebook

Petani Organik Butuh Dukungan Pemerintah - Hukumonline
Last modified: 2012-10-03 23:04:08

Biar harganya lebih mahal, produk pangan organik tetap laris manis. Masyarakat banyak memburunya dengan alasan lebih sehat dan aman dikonsumsi. Bahkan permintaan negara lain, Singapura misalnya, atas produk pangan organik terbilang tinggi.

Bukan cuma produknya yang aman, proses dan sistem pertanian berbasis organik juga ramah lingkungan. Sayang, petani tak bisa leluasa mengembangkan pertanian organik ini karena sejumlah halangan.

Ketua Koperasi Serikat Petani Indonesia (KSPI), Putro Santoso Kurniawan, mengatakan produk pangan organik sangat sulit dihasilkan oleh petani yang memiliki lahan sempit. Karena, dalam menghasilkan produk pangan organik dibutuhkan kondisi lingkungan yang mendukung. Apalagi saat ini sistem pertanian yang ada di Indonesia menggunakan bahan kimia, mulai dari pupuk sampai pestisida. "Itu juga kendala," tutur Putro dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (2/10).

Atas dasar itu Putro berharap pemerintah dapat membangun infrastruktur yang menunjang. Misalnya irigasi, Putro mengatakan petani tidak akan mampu menghasilkan produk pangan organik jika air irigasi tercemar bahan kimia, baik itu kimia pertanian atau lainnya. Bagi Putro kondisi lingkungan yang baik bagi petani untuk menghasilkan produk pangan organik harus diciptakan.

Selain itu Putro berharap agar produk pangan organik dapat tersebar sampai ke tingkat pedagang di pasar tradisional, sehingga masyarakat mudah mendapatkannya. Pasalnya, produk pangan organik saat ini terkesan eksklusif karena sebagian besar hanya dapat ditemui di pasar modern.

Putro juga mengingatkan, semakin meningkatnya permintaan akan produk pangan organik, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang melindungi produk tersebut. Pasalnya, dengan ketersediaan produk pangan organik yang tak mampu mengejar permintaan, maka potensi penyelewengan menjadi besar. Misalnya, ada pihak tertentu yang mengoplos antara beras organik dengan non organik hanya untuk mengejar permintaan pasar.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Akreditasi dan Kelembagaan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, Ita Istiningdiyah Munardini, mengatakan saat ini sedang ada penyusunan peraturan terkait produk organik. Rancangan peraturan ini rencananya akan diterbitkan sebelum akhir tahun.

Sertifikasi
Sebelum ada pengaturan produk pangan organik, lanjut Ita, untuk menjaga kualitas produk pangan organik ada lembaga sertifikasi yang menentukan apakah sebuah produk pangan masuk dalam kategori organik atau tidak. Lembaga itu dalam jangka waktu tertentu memberi laporan berkala kepada Kementan. Sedangkan lembaga sertifikasi itu berada di bawah pengawasan Komite Akreditasi Nasional dan komite itu diawasi oleh lembaga sertifikasi internasional.

Mengingat harga untuk melakukan sertifikasi sebuah produk sangat mahal bagi petani, Ita mengatakan pemerintah sampai saat ini tidak mewajibkan sertifikasi. Kewajiban sertifikasi diyakini juga bakal mematikan produk pangan organik lokal dan menyuburkan produk impor.

Namun, Ita menyebut pemerintah tak berpangku tangan melihat persoalan ini. Menurutnya pemerintah siap membantu proses sertifikasi bagi petani yang serius untuk menghasilkan produk organik secara berkelanjutan.

Putro mengamini bahwa tingginya biaya sertifikasi jadi salah satu hambatan produk pangan organik. Karenanya Putro berharap pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terkait sertifikasi ini.

Ita berjanji pemerintah akan memberi bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, untuk meringankan biaya sertifikasi, pemerintah akan mengusahakan agar proses sertifikasi bisa dilakukan petani secara berkelompok.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Kebijakan Publik dan Legal Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Flora Chrisantie mengatakan tidak adanya konsistensi dalam penerapan sertifikasi mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Soalnya banyak produk yang mengaku sebagai produk organik.

Persoalan lain yang sering dikeluhkan konsumen menurut Flora adalah harga yang mahal dan akses yang sulit untuk mendapatkan produk pangan organik. Karena tidak di semua tempat tersedia produk pangan organik.

Flora menyarankan agar pemerintah serius dalam mengembangkan produk pangan organik ke tengah-tengah masyarakat. Karena produk pangan organik sangat sehat dan aman bagi lingkungan. Flora berharap agar pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur di sektor hilir produk pangan organik, sehingga harganya murah dan mudah diakses oleh masyarakat. "Peraturan untuk produk organik (yang ada saat ini,-red) hanya untuk sektor hulu," ujarnya.

Source 03 Oktober 2012

Keywords: Petani Organik Butuh Dukungan Pemerintah,hukumonline.com,
Advertise here - contact Indonesia Organic
Harga iklan listing dan banner efektif untuk website www.indonesiaorganic.com sebagai berikut